Jelaskan pengertian demokrasi konstutional dan presidensil kabinet ?
Jawaban 1:
Demokrasi Konstitusional: Sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah.
Kabinet Presidensial (mungkin yang dimaksud bukan Presidensil Kabinet): Kabinet pertama yang dibentuk di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Jawaban 2:
Kabinet Presidensial adalah kabinet pertama yang dibentuk di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kabinet pertama ini hanya bersifat formal saja dan belum bisa melaksanakan roda pembangunan dan pemerintahan.
Demokrasi konstitusional (demokrasi liberal), adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi.
Pertanyaan Terkait
jelaskan hubungan dasar negara dengan konstitusi serta bukti fisik pasal-pasal yang berhungan dengan keduanya ?
Jawaban 1:
Hubungan dsar negara dengan konstitusi terletak di pembukaan uud'45 dimana memuat dasar negara kita yakni pancasila,tepatnya di alinea ke 4 pembukaan uud'45 :)
Suatu model atau pola berfikir sebagai upaya untuk melaksanakan perubahan yang direncanakan disebut?? a. strategi pembangunan
b.pola pembangunan
c.upaya pembangunan
d. pradigma pembangunan
e. rencana pembangunan
Jawaban 1:
A. Strategi Pembangunan
Jawaban 2:
A. strategi pembangunan..............
Tujuan pengalaman mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia
Jawaban 1:
Menciptakan persatuan dan kesatuan
Jawaban 2:
Tujuan mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah indonesia :
-menghindari disintegrasi bangsa
-menumpas paham separatis
-menjaga dan melindungi keutuhan wilayah NKRI
Contoh pelanggaran HAM dan uu berapa yang d langgar dan berapa dendanya ??
Jawaban 1:
Pembunuhan secara kelompok
Pasal yang mengatur sistem hankamrata
Jawaban 1:
Yang mengatur sishankamrata pasal 30 ayat 2
Jawaban 2:
Pasal yg mengatur sishankamrata yaitu pasal 30 ayat 2
Kenapa ketegangan antara golongan muda dan golongan tua dalam menentukan proklamasi
Jawaban 1:
Karena golongan muda menginginkan segera dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan republik indonesia agar tidak dipengaruhi oleh pihak jepang.
Sedangkan pihak golongan tua menginginkan proklamasi kemerdekaan dilaksanakan menunggu sidang ppki
Jawaban 2:
Karena golongan tua, memilih untuk menunggu pemberian kemerdekaan dari Jepang. dan menganggap Jepang akan menepati Janji
sedangkan golongan muda memilih proklamasi segera dilaksanakan agar segera lepas dari belenggu penjajahan, dan karena golongan muda mengetahui kekalahan jepang atas sekutu, maka saat itu terjadi vacum of the power sehingga golongan muda memaksa agar proklamasi segera di laksanakan, sebelum sekutu kembali menguasai Indonesia
Berikut ini unsur unsur hubungan diplomatik, kecuali..
Jawaban 1:
Maksudnya keuali?
saya nggak paham tapi kalau unsur unsurnya saya tau
Unsur unsur hubungan diplomatik.
• Hubungan antar bangsa.
• Pertukaran misi diplomatik.
• Status pejabat diplomatik.
• Kekebalan hukum/ hak ekstrteritorial.
Apa nilai normatif itu?
Jawaban 1:
Nilai normatif adalah suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat dalam arti berlaku efektif dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen.
Perkembangan kehidupan pers di Indonesia semenjak pra kemerdekaan hingga sekarang ini?
Jawaban 1:
A. Pers masa pergerakan
Masa pergerakan adalah masa bangsa Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda sampai saat masuknya Jepang menggantikan Belanda. Pers masa pergerakan tidak bisa dipisahkan dari kebangkitan nasional.
Setelah munculnya pergerakan modern Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, surat kabar yang dikeluarkan orang Indonesia lebih banyak berfungsi sebagai alat perjuangan. Pers saat ini merupakan corong dari organisasi pergerakan Indonesia.
Karena sifat dan isi pers pergerakan adalah anti penjajahan, pers mendapatkan tekanan dari pemerintah Hindia Belanda. Salah satu cara pemerintah Hindia Belanda saat itu adalah dengan memberikan hak kepada pemerintah untuk menutup usaha penerbitan pers pergerakan. Pada masa pergerakan itu berdirilah kantor berita nasional Antara pada tanggal 13 Desember 1937.
b. Pers masa penjajahan Jepang
Pada masa ini, pers nasional mengalami kemunduran besar. Pers nasional yang pernah hidup di zaman pergerakan, secara sendiri-sendiri dipaksa bergabung untuk tujuan yang sama, yaitu mendukung kepentingan Jepang. Pers di masa pendudukan Jepang semata-mata menjadi alat pemerintah Jepang dan bersifat pro Jepang.
Dan di akhir pemerintahan kolonial Jepang, pers radio punya peran yang sangat signifikan. Ia turut membantu penyebarluasan Proklamasi dan beberapa saat sesudahnya dalam Perang Kemerdekaan.
c. Pers masa Revolusi Fisik
Periode revolusi fisik terjadi antara tahun 1945 sampai 1949. Masa itu adalah saat bangsa Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan yang berhasil diraihnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Belanda ingin kembali menduduki Indonesia sehingga terjadilah perang mempertahankan kemerdekaan.
Saat itu, pers terbagi menjadi dua golongan.
• Pers NICA, yang diterbitkan dan diusahakan oleh tentara pendudukan Sekutu dan Belanda. Pers ini berusaha mempengaruhi rakyat Indonesia agar menerima kembali Belanda untuk bekuasa di Indonesia.
• Pers Republik, yang diterbitkan dan diusahakan oleh orang Indonesia. Pers Republik disuarakan oleh kaum republik yang berisi semangat mempertahankan kemerdekaan dan menentang usaha pendudukan Sekutu. Pers ini benar-benar menjadi alat perjuangan masa itu.
d. Pers masa Demokrasi Liberal
Masa Demokrasi Liberal adalah masa di antara tahun 1950 sampai 1959. Pada waktu itu Indonesia menganut system parlementer yang berpaham liberal. Pers nasional saat itu sesuai dengan alam liberal yang sangat menikmati adanya kebebasan pers. Pers nasional pada umumnya mewakili aliran politik yang saling berbeda. Fungsi pers dalam masa pergerakan dan revolusi berubah menjadi pers sebagai perjuangan kelompok partai atau aliran politik.
e. Pers masa Demokrasi Terpimpin
Masa Demokrasi Terpimpin adalah masa kepemimpinan Presiden Soekarno (1959-1965). Masa ini berawal dari keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1955 untuk mengakhiri masa Demokrasi Liberal yang dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Sejak itu mulailah masa Demokrasi Terpimpin dengan mendasarkan kembali pada UUD 1945.
Sejalan dengan Demokrasi Terpimpin, pers nasional dikatakan menganut konsep otoriter. Pers nasional saat itu merupakan corong penguasa dan bertugas mengagung-agungkan pribadi presiden, serta mengindoktrinasikan manipol. Pers diberi tugas menggerakkan aksi-aksi massa yang revolusioner dengan jalan memberikan penerangan, membangkitkan jiwa, dan kehendak massa agar mendukung pelaksanaan manipol dan ketetapan pemerintah lainnya.
Pada masa ini, mucullah pers televisi. Awal mulanya adalah dari keinginan untuk menyiarkan Pesta Olah Raga Asia IV atau Asian Games IV. Setelah acara ini berakhir, TVRI tidak dapat melanjutkan siarannya karena belum tersedianya studio dan keterlambatan persediaan film. Atas desakan Yayasan “Gelora Bung Karno” dibangunlah studio darurat sebagai studio operasional yang memungkinkan TVRI siaran satu jam sehari. Pada kemudian hari, TVRI semakin berkembang dan hingga akhirnya kini sudah ada banyak stasiun televisi swasta yang juga ikut melakukan kegiatan pers.
f. Pers masa Orde Baru
Pers senantiasa mencerminkan situasi dan kondisi masyarakatnya. Pers nasional pada masa Orde Baru adalah salah satu unsur penggerak pembangunan. Pemerintah Orde Baru sangat mengharapkan pers nasional sebagai mitra dalam menggalakkan pembangunan sebagai jalan memperbaiki taraf hidup rakyat.
Pada saat itu, pers menjadi alat vital dalam mengkomunikasikan pembangunan. Karena pembangunan sangat penting bagi orde baru, maka pers yang mengkritik pembangunan mendapat tekanan. Orde baru yang pada mulanya bersifat terbuka dan mendukung pers, namun dalam perjalanan berikutnya mulai menekan kebebasan pers. Pers yang tidak sejalan dengan kepentingan pemerintah atau berlaku berani mengkritik pemerintah akan dibredel atau dicabut Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Kita tentunya masih ingat dengan kasus yang dialami oleh majalah Tempo. Media tersebut pernah dicabut SIUPPnya akibat pemberitaan yang kritis terhadap pemerintahan Orde Baru.
Apa pengertian politik menurut ahli miriam budiardjo?
Jawaban 1:
Pengertian politik menurut ahli Miriam Budiardjo adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis.Penjelasan:Menurut Miriam Budiardjo (2008) dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik, dijabarkan pengertian politik sebagai usaha menggapai kehidupan yang baik. Untuk menggapai tujuan tersebut dapat dicapai jika memiliki kekuasaan suatu wilayah tertentu (negara atau sistem politik). Kekuasaan itu perlu dijabarkan dalam keputusan mengenai kebijakan yang akan menentukan pembagian atau alokasi dari sumber daya yang ada. Politik dalam suatu negara berkaitan dengan masalah kekuasaan (power) pengambilan keputusan (decision making), kebijakan publik (public policy), dan alokasi atau distribusi (allocation or distribution).Dijelaskan lebih lanjut dalam bukunya, pemikiran mengenai politik di dunia Barat banyak dipengaruhi oleh filsuf Yunani Kuno abad ke-5 S.M. Filsuf seperti Plato dan Aristoteles menganggap politik sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik (polity) yang terbaik. Di dalam masyarakat semacam itu, manusia akan hidup bahagia karena memiliki peluang untuk mengembangkan bakat, bergaul dengan rasa kemasyarakatan yang akrab, dan hidup dalam suasana moralitas yang tinggi.Dapat disimpulkan dari pendapat para filsuf tersebut bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Usaha menggapai kehidupan yang baik ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem, serta cara-cara melaksanakan tujuan itu.Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut pengaturan dan alokasi dari sumber daya alam, perlu dimiliki kekuasaan (power) serta wewenang (authority). Kekuasaan ini diperlukan baik untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara-cara yang dipakainya dapat bersifat persuasi (meyakinkan) dan jika perlu bersifat paksaan (coercion). Tanpa unsur paksaan, kebijakan ini hanya merupakan perumusan keinginan belaka.Akan tetapi, kegiatan-kegiatan ini dapat menimbulkan konflik karena nilai-nilai yang dikejar biasanya bersifat langka. Di negara demokrasi, kegiatan ini juga memerlukan kerja sama karena kehidupan manusia bersifat kolektif. Dalam rangka ini politik pada dasarnya dapat dilihat sebagai usaha penyelesaian konlik (conlict resolution) atau konsensus (consensus).Pelajari lebih lanjut
- Sistem Politik di Indonesia: brainly.co.id/tugas/10304028
- Ilmu Politik: brainly.co.id/tugas/36050587
- Konsep Politik: brainly.co.id/tugas/6111543