Mengapa politik luar negeri indonesia harus sejalan dengan kepentingan nasional?
Jawaban 1:
Apabila politik ln tidak sejalan maka bisa saja ada perbedaan dan malah akan menimbulkan kekacauan sendiri, seperti perbedaan kebudayaan, ideologi
Jawaban 2:
Supaya politik luar negeri indonesia tidak terbawa arus politik dari negeri lain yang berbeda landasan dengan dasar indonesia. indonesia harus tetap mempertahankan kepentingan nasional yang melandasi segala aspek politiknya.
Pertanyaan Terkait
Sebutkan bentuk-bentuk perbuatan yang dapat memupuk persatuan dan kesatuan.
Jawaban 1:
Tolong menolong, gotong royong, toleransi
Jawaban 2:
Perbuatan yang bisa memupuk persatuan dan kesatuan adalah dengan cara saling membantu dan goyong royong sesama masyarakat
Mengapa terjadi ketegangan antara golongan pemuda dan golongan tua dalam menentukan proklamasi
Jawaban 1:
Karena terjadi perbedaan pendapat,,golongan tua ingin cepat cepat merdeka,,dan golongan muda merencanakan dulu,sebelum merdeka..
Jelaskan arti penting daerah dalam bingkai NKRI
Jawaban 1:
Sebagaimana unsur unsur negara yang lain, daerah juga mempunyai arti penting dalam NKRI bagaimana tidak,, salah satu alasan yang paling sederhana adalah itu meruuapakan unsur berdirinya NKRI, jika NKRI tidak memiliki daerah maka tidak mungkin NKRI bisa berdiri.
Contoh perlakuan yang sama didepan hukum minimal10
Jawaban 1:
1. mendapat hak-hak yang sama
2. mendapat perlindungan yang sama.
3. menghargai pendapat
4.mendapat teguran yang setimpal sesuai perbuatan.
5. mendapat hukuman/ vonis yang sesuai.
6. mendapat hidup yang layak
7. mendapat proses hukum yang sama
8. mendapat perlakuan yang sama
9. menganggap manusia itu sama derajatnya.
10. mendapat pelayanan yang sama
maaf cuma bisa segitu..
terimakasih :)
Penjelasan dari kebebasan bertanggung jawab???
Jawaban 1:
Berbicara tentang kebebasan yang bertanggung jawab, pada hakikatnya perkataan “bebas” dan “tanggung jawab” memilki dua arti yang saling berkaitan satu sama lain. Dimana ada kebebasan, di sana pasti ada kebertanggung jawaban. Yang menjadi pertanyaannya adalah, “bebas bagaimana yang dimaksud?”. Arti kebebasan itu sendiri memiliki ruang lingkup berbeda-beda. Ketika berbicara mengenai aturan kebebasan dalam etika sosial-pilitik, sebagian besar orang akan mengaitkannya dengan system demokratis. dimana setiap orang bebas menyuarakan pendapatnya sendiri mengenai permasalahan yang terjadi. Tentu masih segar dalam ingatan tentang peristiwa di tahun 98, dimana para mahasiswa turun ke jalan menuntut turunnya sang presiden kala itu. Sudah menjadi rahasia umum, di era kepemerintahan Presiden Soeharto, kebebasan sangat susah untuk disuarakan. Berbeda konteksnya ketika dibandingkan dengan kehidupan sekarang, dimana kebebasan benar-benar bias disuarakan. Rasa kebertanggung jawaban akan dibutuhkan ketika kebebasan ini telah terbuka lebar.
Sebutkan landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa indonesia?
Jawaban 1:
Landasan Hukum Persatuan dan Kesatuan BangsaSuatu negara perlu memiliki landasan hukum, sebab dengan landasan yang dimiliki oleh suatu negara, maka negara akan menjadi lebih kokoh atau kuat dan tidak terombang-ambing oleh kekuatan luar manapun (dipengaruhi oleh negara lain). Diibaratkan jika Anda ingin membangun rumah, maka yang utama (dasar) dibangun lebih dahulu adalah pondasinya. Dengan dasar pondasi yang kuat bangunan dengan bentuk apapun pasti akan kuat, tidak goyang diterpa badai. Bagaimana Anda mengerti ‘kan?
Landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa antara lain:a.Landasan Ideal, adalah Pancasila yaitu sila 3 “Persatuan Indonesia.”terdiri dari 7 butir pengamalan pancasila yaitu :Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.b. Landasan Konstitusional, adalah UUD 1945 yang terdiri dari:Pembukaan aline IV: … Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada … persatuan Indonesia.Dalam pasal-pasal UUD 1945:pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik.”pasal 30 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa:tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan Undang-undang.Untuk penjelasan uraian landasan operasional yang tercantum dalam GBHN, mari renungkan sejenak dan perlu juga Anda pahami bahwa sejarah mencatat beberapa peristiwa penting yang merupakan ujian bagi bangsa kita dalam memupuk persatuan dan kesatuan. Peristiwa sejarah itu antara lain:
Pada kurun waktu 1945 – 1950 persatuan dan kesatuan bangsa diguncang oleh peristiwa pemberontakan PKI (1948).Pada kurun waktu 1950 – 1959 persatuan dan kesatuan bangsa agak terganggu oleh beberapa akibat sampingan dari praktek demokrasi liberal.Di ujung kurun 1959 – 1965 terjadi peristiwa yang merupakan ujian terhadap persatuan dan kesatuan bangsa yaitu peristiwa meletusnya G30S/PKI.Dengan melihat beberapa peristiwa pahit tersebut kita dapat mengambil suatu hikmah yang sangat berarti bagi bangsa Indonesia. Dan dewasa ini, bahaya adanya perpecahan dikatakan dalam GBHN.
Jawaban 2:
UUD 1945 dan Pancasila!
Bagaimana pendapatmu tentang adanya diskriminasi sosial politik yang bersubtansi pada kelemahan ekonomi yang mendasar yang menyebabkan lemahnya nilai dolar terhadap mata uang rupiah ?
Jawaban 1:
Itu sangat merugikan negara kita sendiri
Jawaban 2:
Hal ini sangat merugikan negara kita karena dampak lemahnya nilai mata uang rupiah adalah turunnya harga emas
Jelaskan bagaimana bentuk hubungan Tentara Nasional Indonesia dengan Polisi Republik Indonesia dalam membela dan mempertahankan NKRI??
Jawaban 1:
Melayani masyarakat, berangkatan senjata, membela negara, mempertahankan negara
Jawaban 2:
Selalu membela negara dan mempertahankan negara
Apakah partisipasi sebagai siswa terhadap pelaksanaan otonomi daerah
Jawaban 1:
Mematuhi peraturan daerah, belajar dengan baik dan mengikuti kegiatan kedaerahan sperti pelestarian budaya daerah berupa ekskul tari dll
Jawaban 2:
Mematuhi , menghargai dan menaati peraturan daerah
mengembangkan budaya daerah
melestarikan budaya daerah
Makna yang terkandung dalam pasal 18B ayat (1) UUD 1945 adalah
Jawaban 1:
Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 mengatur soal kemungkinan penyelenggaraan ’hak istimewa’ pada satuan pemerintahan -pemerintahan daerah tertentu, sebagaimana yangterkandung dalam pasal yang berbunyi ” Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur denganundang-undang ” .
Jawaban 2:
Pasal 18B
(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
Ketentuan ini mendukung keberadaan berbagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa (baik provinsi, kabupaten dan kota, maupun desa). Contoh satuan pemerintahan bersifat khusus adalah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta; contoh satuan pemerintahan bersifat istimewa adalah Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta dan Daerah Istimewa (DI) Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).