Penyebab indonesia ber-SDM rendah?
Jawaban 1:
Karna tingkat pendidikan angkatan kerja yang ada masih relatif rendah. Struktur pendidikan angkatan kerja Indonesia masih didominasi pendidikan dasar yaitu sekitar 63,2 %.
Pertanyaan Terkait
Mengapa sumpah pemuda merupakan tonggak sejarah yang penting bagi berdirinya NKRI?
Jawaban 1:
Karna sumpah pemuda dibuat oleh pemuda indonesia
Jawaban 2:
Karena kaum pemuda memiliki peran yg sangat penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia..
eh, gitu ya?
sorry kalau salah atau jawabannya ngawur :D
Apa hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Jawaban 1:
Hubungan tersebut meliputi:
a. Hubungan wewenang
b. Keuangan
c. Pelayanan umum
d. Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.
Jawaban 2:
PEMERINTAHAN DAERAH Ditinjau dari sudut hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilihat dari Adanya hubungan dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kebijakan desentralisasi dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahwa tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah Nasional (Pusat) karena externalities (dampak) akhir dari penyelenggaraan urusan tersebut akan menjadi tanggung jawab negara. Peran Pusat dalam kerangka otonomi Daerah akan banyak bersifat menentukan kebijakan makro, melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, kontrol dan pemberdayaan (capacity building) agar Daerah dapat menjalankan otonominya secara optimal. Sedangkan peran daerah akan lebih banyak pada tataran pelaksanaan otonomi tersebut. Dalam melaksanakan otonominya Daerah berwenang membuat kebijakan Daerah. Kebijakan yang diambil Daerah adalah dalam batas-batas otonomi yang diserahkan kepadanya dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi yaitu norma, standard dan prosedur yang ditentukan Pusat. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi: a. Hubungan wewenang b. Keuangan c. Pelayanan umum d. Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.
Jelaskan kepangkatan perwakilan konsuler
Jawaban 1:
-Konsul Jenderal, membawahi beberapa konsul yang ditempatkan di ibu kota negara tempat is bertugas.
-Konsul dan Wakil Konsul, mengepalai satu kekonsulan yang kadang-kadang diperbantukan kepada konsul jenderal. Wald' konsul diperbantukan kepada konsul atau konsul jenderal yang kadang diserahi pimpinan kantor konsuler.
-Agen Konsul, diangkat oleh konsul jenderal dengan tugas untuk mengurus hal-hal yang bersifat terbatas dan berhubungan dengan kekonsulan. Agen konsul ditugaskan di kota-kota yang termasuk kekonsulan
Jawaban 2:
Perwakilan konsuler Menurut Oppenheim, perwakilan konsuler memperjuangkan kepentingan nasional pada tingkat daerah/regional yang bertugas melindungi kepentingan warga negara dan memajukan kepentingan perdagangan, industri dan pelayaran. Jadi perwakilan konsuler lebih menjurus ke segi elcondmi dan perdagangan komersial.
Apa contoh kasus pengingkaran kewajiban?
Jawaban 1:
Disuruh belajar sama orang tuanya ,malah tidak belajar
disuruh membantu pekerjaan rumah tangga,tidak dikerjakan,alasan kaki sakit
disuruh mengerjakan pr tdk dikerjakan,alasan lupa
Jawaban 2:
Tidak melaksanakan sholat 5 waktu
tidak mau belajar.
tidak mau membantu pekerjaan rumah
Negara-negara apa saja yang termasuk negara asia
Jawaban 1:
Indonesia,malaysia,singapura,brunei,filipina,vietnam,kamboja dll
Jawaban 2:
Banyak lah ada yang di Asia timur di asia tenggara di asia barat dan masih banyak lagi
Sebutkan berbagai perjanjian internasional yang harus mendapat pengesahan dari DPR !
Jawaban 1:
Saya akan mencoba menjawab dengan dua jawaban:
Jawaban pendek:
Perjanjian internasional yang harus mendapat pengesahan dari DPR adalah perjanjian yang menyangkut keamanan negara, kedaulatan negara, batas negara, pinjaman atau hibah negara dan hak asasi manusia serta lingkungan.
Jawaban panjang:
Agar bisa berlaku di Indonesia, maka perjanjian internasional harus ditujui oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini sesuai demgan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 11 yang berbunyi “Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”.
Pengesahan bisa dilakukan dengan Keputusan Presiden maupun dengan Undang-Undang. Namun dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2004, dibatasi perjanjian mana yang bisa disahkan langsung oleh Presiden melalui Keputusan Preaidendan penjanjian mana yang harus disahkan bersama DPR melalui undang undang.
Jenis perjanjian internasional yang harus disahkan DPR melalui undang-undang ditentukan di pasal 10 undang-undang tersebut yaitu internasional yang berkenaan dengan:
a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
e. pembentukan kaidah hukum baru;
f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
Contoh perjanjian internasional yang disahkan dalam undang-undang adalah Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa Bangsa, atau yang dissebut sebagai United Nations Convention on Law Of The Sea (UNCLOS) pada tahun 1982. Perjanjian internasional ini disahkan berdasarkan Undang-undang nomor 17 tahun 1985 pada tanggal 31 Desember 1985. Perjanjian ini perlu disahkan dengan undang-undang karena termasuk perjanjian internasional yang menyangkut batas negara di wilayah lautan.
Apa Pengertian Hukum
Jawaban 1:
Hukum adalah segala bentuk aturan baik yg bersifat memaksa maupun tidak dengan tujuan untuk mengendalikan ketentraman di suatu komunitas masyarakat
Apa fungsi partai politik
Jawaban 1:
Jawab:
1. Sebagai sarana komunikasi politik.
2. Sebagai saran sosialisasi politik.
3. Sebagai sarana rekritmen politik.
4. Sebagai sarana pengatur konfil politik.
kurang lebihnya seperti itu,,,
semoga bisa membantu ^_^,,,
maaf jika ada yang salah ^_^,,,
Jawaban 2:
Fungsi Partai Politik adalah :1.Partai sebagai sarana komunikasi politik. 2.Partai sebagai sarana sosialisasi politik. 3.Partai sebagai sarana rekruitmen politik. 4.Partai sebagai sarana pengatur konflik.
Jelaskan apa yang menjadi landasan hukumdari pemerintah daerah?.
Jawaban 1:
1. Undang-Undang No.1 Tahun 1945 -> Tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah.
2. Undang-Undang No.22 Tahun 1948 -> Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 -> Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
4. Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1954 -> Tentang Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 -> Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 -> Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
7. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 -> Tentang Pemerintahan Daerah.
8. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 -> Tentang Pemerintahan Daerah.
seandainya anda sebagai pakar politik, bagaimana jika anda berada di tengah situasi kemelut politik yang tidak beretika, politik dagang sapi, pembagian kekuasaan yang tidak proporsional, dan wakil rakyat yang kurang aspiratif terhadap penderitaan rakyat? serta berikan solusinya!
Jawaban 1:
Memperbaiki semuanya, mengadakan rapat untuk mencari solusi permasalahan tersebut. jika perlu dalam waktu yang singkat agar dapat segera teratasi.